oleh

Pemkab OKI Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut

Oke News, Ogan Komering Ilir (OKI), Selasa 28 Mei 2019- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan  (LHP) pemerintah Kabupaten Ogan komering Ilir (OKI) pada tahun 2018 dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat ini didapat oleh Bupati OKI dan jajarannya untuk kedelapan kalinya secara beruntun.

Bupati OKI H Iskandar SE memastikan Penghargaan WTP berturut-turut ini, tidak akan membuat jajaran OKI berpuas diri.

“Sejumlah perbaikan harus tetap dilakukan sehingga akuntabilitas dan kualitas kekuangan bisa terus ditingkatkan ,” ujarnya, Selasa (28/5/2019).

Opini ini menjadi bukti Pemkab OKI memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kuncinya, konsistensi dalam menerapkan aturan pengelolaan keuangan dan peran pengendali intern,” tandasnya.

Iskandar juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini taat menjalankan aturan pengelolaan keuangan.

“Opini WTP ini menjadi pemacu bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten OKI untuk bekerja memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu PLT Ketua BPK RI Perwakilan Sumsel, Teguh Prasetyo mengungkapkan hasil audit BPK agar menjadi pertimbangan kepala daerah dalam mengambil kebijakan.

“WTP adalah pernyataan profesional pemeriksa untuk penyelenggaraan keuangan daerah, namun bukan jaminan tidak adanya penyalahgunaan. Untuk itu setiap hasil pemeriksaan agar menjadi perhatian dan dasar pengambilan keputusan,”  Ungkap Teguh

Dia juga mengucap selamat kepada daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP. BPK mengingatkan sejumlah permasalah yang di LKPD setiap daerah antara lain soal pengelolaan aset, pajak dan Retribusi, kepatuhan pekerjaan dan kualitas serta Perjalanan dinas, khususnya di DPRD.

“BPK lantas mengamatkan pejabat wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan ini selambat-lambatnya setelah 60 hari setelah laporan diterima. Selain itu, BPK berharap pimpinan DPRD dan anggotanya dapat ikut memantau penyelesaian hal tersebut,” pungkasnya. (HSN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed