SUMENEP, OKENEWS.ID – DPRD Sumenep memdesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur. Mnegisi sejumlah jabatan Definitif. Pasalnya, Kinerja pemerintah agar lebih optimal dalam melayani pubkik.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, mendesak pemerintah daerah mempercepat proses pengisian jabatan yang hingga kini belum memiliki pejabat definitif.
Menurutnya, langkah tersebut penting demi menjaga efektivitas roda pemerintahan.
Ia menilai, jabatan pimpinan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tidak seharusnya terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Sebab, pejabat berstatus Plt memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan strategis.
“Jika kondisi ini terus berlangsung, dikhawatirkan akan memengaruhi percepatan pelaksanaan program pemerintah daerah maupun pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya. (18/5/2026).
Hairul menegaskan, keberadaan pejabat definitif sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas organisasi di masing-masing OPD.
Dengan adanya pimpinan definitif, program pembangunan dinilai dapat berjalan lebih maksimal sesuai target yang telah ditetapkan.
“Pejabat definitif memiliki ruang gerak lebih luas dalam menentukan kebijakan, melakukan evaluasi program, hingga mengambil keputusan penting di lingkup organisasi yang dipimpinnya,” tegasnya.
Sedikitnya terdapat lima OPD di lingkungan Pemkab Sumenep yang saat ini masih dipimpin oleh Plt.
Di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), serta jabatan Asisten Administrasi Umum.
Hairul berharap proses pengisian jabatan tersebut segera dituntaskan demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (aiz/adi).
Comment