SUMENEP-OKENEWS.ID. Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Sumenep meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep mengarahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 pada penguatan kemandirian fiskal serta pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Hal itu disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa (13/10/2026) oleh juru Bicara Fraksi Nasdem, Ahmad Juhairi, S.IP., M.Phil.
Juhairi sapaan akrabnya menegaskan bahwa pembahasan APBD bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan ujung tombak kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran, sebab di tengah tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan keuangan daerah harus semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Peningkatan target PAD, kata Juhairi, harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha mikro. Selain itu, pemerintah dimaksudkan menginventarisasi dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif.
Sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, kelautan, pariwisata, dan UMKM juga dinilai harus menjadi pendorong utama pendapatan masyarakat.
Fraksi Nasdem meminta penjelasan pemerintah mengenai target PAD 2027, strategi pencapaiannya, serta langkah konkret mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.
Pada sisi belanja, Fraksi Nasdem menekankan agar alokasi anggaran lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, bukan kegiatan seremonial semata.
“Kami mendesak pemerintah lebih memprioritaskan infrastruktur dasar. Pariwisata hanya akan berkembang jika jalan, jembatan, air bersih, dan layanan kesehatan telah terpenuhi,” tegas Juhairi.
Pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan menjadi trending utama.
Fraksi Nasdem meminta perhatian khusus pada peningkatan konektivitas laut, fasilitas pelabuhan dan dermaga, layanan kesehatan dan pendidikan di pulau-pulau terluar, serta akses air bersih, listrik, dan komunikasi. Informasi alokasi anggaran untuk wilayah kepulauan pun dimuat secara jelas dan transparan dalam RAPBD 2027.
Terkait pengelolaan anggaran, Fraksi Nasdem menekankan bahwa persoalan utama bukan pada besarnya anggaran, melainkan pengawasan internal yang belum maksimal sehingga hasil pembangunan belum terasa signifikan, terutama di wilayah kepulauan.
“Semoga catatan ini menjadi referensi dan inovasi bagi kemajuan Sumenep ke depan. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh karena itu kami mohon maaf atas kekurangan yang ada,” tutup Ahmad Juhairi.
Pandangan Umum Fraksi Nasdem ini diharapkan menjadi masukan berharga bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyempurnakan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 sebelum disahkan menjadi peraturan daerah.
(Faiz)
Comment