Sumenep, okenews.id – Kecamatan Lenteng menjadi wilayah dengan jumlah paket Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3GAI) terbanyak di Kabupaten Sumenep.
Pasalnya, Sebanyak 13 paket pekerjaan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi menjadi ladang korupsi disejumlah desa, sehingga menjadi perhatian masyarakat sekaligus menguji efektivitas pengawasan dari instansi terkait.
Berdasarkan data yang dihimpun, paket P3GAI tersebut berada di Desa Meddelan, Cangkreng, Lembung Timur, Benaresep Barat, Lenteng Barat, Lembung Barat, Jambu, dan Kambingan Barat. Banyaknya proyek yang terkonsentrasi di satu kecamatan dinilai membutuhkan pengawasan yang lebih intensif agar seluruh pekerjaan berjalan sesuai ketentuan teknis dan menghasilkan infrastruktur irigasi yang berkualitas.
Di tengah pelaksanaan proyek yang masih berlangsung, mulai muncul sorotan dari masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan kualitas pekerjaan di lapangan dan meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada serapan anggaran atau penyelesaian administrasi, tetapi juga memastikan mutu bangunan benar-benar memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Ini menggunakan uang negara dan diperuntukkan bagi kepentingan petani. Karena itu kualitasnya harus menjadi prioritas. Jangan sampai proyek selesai, tetapi bangunannya cepat rusak sehingga manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut warga, pengawasan tidak cukup dilakukan melalui laporan administrasi semata. Pemeriksaan fisik di lapangan dinilai harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas material, volume pekerjaan, ketebalan konstruksi, metode pelaksanaan, hingga kesesuaian dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Selain itu, sebagian warga mengaku mulai mencium adanya dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan sejumlah proyek. Meski belum didukung hasil pemeriksaan resmi, mereka berharap instansi yang berwenang segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh sehingga berbagai dugaan yang berkembang tidak terus memicu spekulasi di tengah masyarakat.
Pengamat kebijakan publik, Rahman, menilai banyaknya paket P3GAI di Kecamatan Lenteng seharusnya menjadi perhatian serius Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta aparat pengawas lainnya.
Menurutnya, semakin banyak proyek yang dikerjakan dalam satu wilayah, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap pekerjaan memenuhi standar kualitas.
“Jangan sampai proyek yang dibiayai APBN hanya mengejar target selesai. Yang harus dijaga adalah kualitas hasil pekerjaannya. Pengawasan harus dilakukan sejak awal, bukan setelah muncul persoalan atau keluhan dari masyarakat,” tegas Rahman.
Ia menambahkan, evaluasi lapangan secara berkala perlu dilakukan selama proses pekerjaan berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap paket dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dan memberikan manfaat jangka panjang bagi petani sebagai penerima manfaat utama program.
“Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu pengawasan yang ketat menjadi keharusan agar kualitas pekerjaan benar-benar terjaga dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat hasil pemeriksaan maupun pernyataan resmi dari instansi berwenang yang menyatakan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian spesifikasi pada 13 paket P3GAI di Kecamatan Lenteng.
Sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik, okenews.id membuka ruang hak jawab kepada pihak pelaksana kegiatan, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan atas berbagai sorotan yang berkembang di tengah masyarakat. (Aiz/Adi)
Comment