SUMENEP, OKENEWS.ID – Kemegahan perayaan Hari Jadi Kabupaten Sumenep tidak serta-merta menjadi bukti keberhasilan pembangunan. Di balik panggung hiburan, gemerlap lampu, dan berbagai agenda seremonial, masih tersimpan persoalan mendasar yang belum sepenuhnya terjawab: kesejahteraan rakyat dan ketimpangan pembangunan.
Sekretaris DPC GMNI Sumenep, Ahmad Fauzan, melontarkan kritik terhadap pemerintah daerah yang dinilai perlu lebih serius mengevaluasi kondisi masyarakat di tengah perayaan bertambahnya usia Kabupaten Sumenep.
Menurutnya, pemerintah jangan sampai terjebak dalam kebanggaan menyelenggarakan perayaan besar, tetapi abai terhadap kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan.
“Jangan sampai pemerintah merasa telah berhasil membangun Sumenep hanya karena mampu menghadirkan perayaan yang meriah. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari seberapa ramai masyarakat berkumpul di depan panggung, tetapi dari seberapa layak masyarakat menjalani kehidupannya,” menjadi pesan kritik yang disampaikan Fauzan.
Ia menilai, persoalan ketimpangan antara daratan dan kepulauan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang tidak boleh terus-menerus diwariskan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya.
Masyarakat kepulauan masih menghadapi mahalnya biaya transportasi laut, keterbatasan listrik, akses kesehatan yang belum memadai, persoalan pendidikan, infrastruktur, serta sulitnya mengembangkan perekonomian.
Ironisnya, masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan justru sering kali menjadi kelompok yang paling membutuhkan perhatian negara.
Di sejumlah wilayah, nelayan masih mempertaruhkan penghidupan dari hasil laut yang tidak menentu. Petani tetap bekerja dengan keterbatasan sarana produksi dan dukungan infrastruktur. Sementara itu, kebutuhan pelayanan dasar semestinya menjadi hak yang bisa dinikmati seluruh warga tanpa dibatasi jarak geografis.
“Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai membuat perayaan. Rakyat membutuhkan pemerintah yang mampu memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak, orang sakit memperoleh pelayanan kesehatan, nelayan mendapatkan akses ekonomi, dan masyarakat kepulauan tidak terus-menerus merasa menjadi warga kelas dua,” kritiknya.
Fauzan juga mengingatkan Bupati Sumenep agar tidak menjadikan kemeriahan Hari Jadi sebagai ukuran keberhasilan kepemimpinan. Sebab, ada pertanyaan yang jauh lebih penting daripada seberapa sukses sebuah acara diselenggarakan: sudah sejauh mana pemerintah mengubah kehidupan masyarakat yang selama ini berada dalam ketertinggalan?
Baginya, seorang kepala daerah seharusnya lebih gelisah melihat rakyatnya kesulitan daripada sekadar memikirkan bagaimana sebuah perayaan terlihat megah.
Apalagi, Bupati Sumenep merupakan kader PDI Perjuangan yang secara ideologis memiliki kedekatan dengan tradisi perjuangan Marhaenisme Bung Karno. Identitas tersebut semestinya bukan sekadar atribut politik, melainkan tanggung jawab moral untuk membela kepentingan rakyat kecil.
“Jangan hanya membawa nama besar Marhaenisme dalam identitas politik, tetapi lupa pada nasib Marhaen yang sesungguhnya. Di mana keberpihakan itu ketika nelayan masih kesulitan secara ekonomi, petani bekerja dengan segala keterbatasan, dan masyarakat kepulauan masih berjuang mendapatkan hak-hak dasarnya?” ujarnya sebagai pokok kritik terhadap arah kebijakan pemerintah.
Ia menegaskan, keberpihakan kepada rakyat kecil tidak bisa dibuktikan melalui slogan, pidato, maupun baliho pembangunan. Keberpihakan harus terlihat dari keputusan anggaran, prioritas program, dan keberanian pemerintah menyelesaikan persoalan yang selama ini membelenggu kehidupan masyarakat.
Dalam pemikiran John Rawls melalui A Theory of Justice (1971), keadilan sosial menuntut agar kebijakan memberikan perhatian kepada kelompok yang paling tidak beruntung. Perspektif tersebut semestinya menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama bagi masyarakat kepulauan yang menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan.
Fauzan juga mempertanyakan apakah besarnya biaya penyelenggaraan perayaan Hari Jadi sebanding dengan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat kecil. Menurutnya, transparansi anggaran dan orientasi manfaat publik menjadi hal penting yang harus dijelaskan pemerintah kepada masyarakat.
Ia tidak mempersoalkan masyarakat menikmati hiburan atau merayakan hari jadi daerahnya. Namun, jangan sampai kegembiraan itu justru membuat pemerintah lupa bahwa masih ada persoalan yang jauh lebih mendesak untuk diselesaikan.
“Bayangkan, ada masyarakat yang harus menghitung biaya perjalanan untuk berobat, ada keluarga yang memikirkan biaya pendidikan anaknya, dan ada nelayan yang pulang melaut tanpa kepastian membawa penghasilan. Sementara di tempat lain, pemerintah merayakan hari jadi dengan penuh kemeriahan. Bukankah seharusnya kenyataan seperti ini membuat kita bertanya, pembangunan sebenarnya sedang berpihak kepada siapa?” kritiknya.
Menurut Fauzan, masyarakat kepulauan tidak boleh terus ditempatkan sebagai bagian pinggiran dalam agenda pembangunan. Mereka bukan warga pelengkap, bukan sekadar angka dalam statistik kependudukan, dan bukan pula masyarakat yang hanya dibutuhkan suaranya ketika kontestasi politik berlangsung.
Mereka adalah warga Kabupaten Sumenep yang memiliki hak sama untuk mendapatkan keadilan pembangunan.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menjadikan momentum Hari Jadi sebagai ruang introspeksi, bukan sekadar panggung untuk menunjukkan keberhasilan.
Sebab, semakin bertambah usia sebuah kabupaten, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal.
“Kalau hari ini pemerintah masih bisa tersenyum merayakan usia Sumenep, seharusnya pemerintah juga mampu menjawab mengapa masih ada rakyat yang belum bisa tersenyum karena persoalan hidupnya. Jangan sampai pemerintah begitu bangga dengan kemajuan yang dipertontonkan, tetapi gagal melihat ketertinggalan yang dialami rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Fauzan menutup kritiknya dengan mengingatkan bahwa sejarah kepemimpinan tidak akan dikenang hanya karena kemeriahan acara yang pernah diselenggarakan. Masyarakat akan mengingat bagaimana seorang pemimpin memperlakukan rakyatnya, terutama mereka yang paling lemah dan paling jauh dari pusat kekuasaan.
Sebab, panggung hiburan hanya bertahan beberapa jam, sementara kebijakan pemerintah akan menentukan kehidupan rakyat selama bertahun-tahun.
(Aiz/Adi).
Comment