SUMENEP-OKENEWS. ID. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengadakan Diskusi publik bertema “Pengelolaan Bersama Tenurial Nelayan, Memperkuat Keadilan Hak dan Keberlanjutan Pesisir melalui Kolaborasi Akademik” yang digelar di salah satu Cafe Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep pada Minggu, (15/2/2026)
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur organisasi nelayan, akademisi, hingga masyarakat pesisir sebagai ruang dialog untuk memperkuat keadilan hak nelayan serta mendorong pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.
Ketua DPD KNTI, Taufiqurrahman, dalam sambutannya menegaskan bahwa isu tenurial nelayan masih menjadi persoalan krusial di wilayah pesisir. Menurutnya, banyak nelayan tradisional yang belum mendapatkan kepastian hak atas ruang kelola laut dan pesisir.
“Pengelolaan bersama berbasis keadilan tenurial adalah kunci agar nelayan tidak terus termarginalkan. Kolaborasi dengan akademisi menjadi penting agar kebijakan yang lahir berbasis data dan kajian ilmiah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW KNTI Misbahul Munir menyampaikan bahwa diskusi publik ini merupakan langkah strategis untuk menyatukan perspektif antara nelayan dan dunia akademik. Ia menekankan perlunya model pengelolaan pesisir yang inklusif dan berkelanjutan.
“Nelayan bukan sekadar objek kebijakan, tetapi subjek utama. Pendekatan kolaboratif akan memperkuat posisi nelayan dalam menjaga ekosistem pesisir,” kata Misbahul.
Dari tingkat pusat, perwakilan DPP KNTI Bapak Sugeng sebagai wakil ketua Umum menambahkan bahwa penguatan hak tenurial nelayan harus menjadi agenda bersama, baik di tingkat daerah maupun nasional. Ia berharap hasil diskusi ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang berpihak pada nelayan kecil.
“Keberlanjutan pesisir tidak akan tercapai tanpa keadilan hak bagi nelayan. Karena itu, sinergi organisasi, akademisi, dan pemerintah mutlak diperlukan,” tegasnya.
Diskusi semakin mendalam dengan pemaparan materi oleh Bapak Nihwan selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Annuqayah. Ia menyoroti pentingnya pendekatan akademik dan nilai-nilai keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya pesisir.
Menurut Nihwan, kolaborasi akademik dapat menjadi jembatan antara praktik di lapangan dan perumusan kebijakan berbasis riset. Ia juga menekankan bahwa keberlanjutan pesisir harus dibangun dengan kesadaran dan tanggung jawab bersama.
“Pengelolaan sumber daya pesisir tidak cukup hanya berbicara soal ekonomi dan regulasi, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, etika, dan keberpihakan kepada nelayan kecil. Di sinilah peran akademisi untuk menghadirkan kajian ilmiah yang berpihak dan solutif,” ujar Nihwan.
Diskusi publik ini diharapkan mampu menghasilkan gagasan dan rekomendasi konkret untuk memperkuat pengelolaan bersama tenurial nelayan, sekaligus menjaga keberlanjutan wilayah pesisir bagi generasi mendatang. (Faiz).
Comment