Bersumber dari DBHCHT, Dinsos Sumenep akan Disalurkan BLT Sebesar Rp 8,3 Miliar

OKE NEWS520 Dilihat

Oke News, Sumenep 24 September 2022-Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) buruh tani dan buruh pabrik.

Angaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) buruh tani dan buruh pabrik diambilkan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2022, sebesar Rp. 8,3 Miliar. Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang layak dan memenuhi kreteria.

Kepala Dinsos P3A Sumenep Achmad Dzulkarnain mengatakan, jika jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) tahun ini, mengalami peningkatan dari tahun sebelum. Untuk tahun 2021 jumlah pemerima sebanyak 7.000 KPM. Sedangkan untuk tahun 2022 pengalami peningkatan sekiatar 2.000 KPM.

“Kalau tahun kemaren jumlah penerimanya sekitar 7.000, untuk tahun ini diperkirakan mencapai 9.000 KPM,” kata Achmad Dzulkarnain, Sabtu (24/9/2022).

Menurutnya, penambahan kouta penerima BLT DBHCHT tahun 2022 ini, baru selesai musyawara di tingkat kabupaten.Dan berapapun kouta yang disepakati dalam musyawarah tersebut akan disampaikan ke publik.

Saat ini pihaknya masih menunggu pengajuan calon KPM dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) maupun dari desa, serta akan dilakukan krefikasi dan palidasi kelapangan. Bahkan pihaknya berjanji akan terus akan pengawal calon KPM BLT DBHCHT agar tidak menerima double bantuan.

“Verifikasi dan falidasi data, akan kami kawal agar tidak ada penerima yang double,” tandasnya.

Sementara pemberian BLT DBHCHT lebih ditekankan pada buruh tani, bukan petaninya. Sedangkan buruh pabrik rokok diberikan kepada mereka yang perusahaannya legal.

“Bantuan itu hanya diberikan kepada buruh taninya saja, dan buruh pabrik rokok,” ujarnya.

Ia menambahkan untuk nominal perima BLT DBHCHT Rp. 900.000 per KPM. Dari segi nominal memang turun dari tahun sebelumnya. Namun dari jumlah KPM tahun ini justru lebih banyak.

“Nominal bantuannya turun tapi jumlah KPM tahun ini lebih banyak, agar ada pemerataan KPM,” pungkasnya.*

Komentar