Lewati ke konten
OKE NEWS, SUMENEP– Bulan Oktober ini DPRD Sumenep, Jawa Timur, akan bahas Raperda Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2013-2033 yang selama ini menjadi sorotan publik.
Sesuai dengan komitmen Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir bersama sejumlah anggota lainnya pada saat menerima aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) pada 17 Juli lalu, dewan langsung menjadwal pembahasan Raperda Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2013-2033.
Pembahasan Raperda Perubahan RTRW ini dijadwal bersama dengan pembahasan tiga raperda lainnya, yakni Raperda Reforma Agraria, Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat, dan Raperda Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Permukaan bagi Usaha Tambak Udang.
DPRD Sumenep langsung menjadwal pembahasan Raperda Perubahan RTRW setelah draf dari eksekutif masuk ke legislatif.
“Selain karena tuntutan mahasiswa, selama ini memang banyak masyarakat yang mempertanyakan pembahasan Raperda Perubahan RTRW, karena ini memang sangat dibutuhkan di Kabupaten Sumenep,” kata Hamid.
Politisi PKB itu kemudian menegaskan, lambatnya pembahasan Raperda RTRW karena mekanismenya harus mendapatkan persetujuan dari Kementrian PUPR.
“Selama ini kami dalam posisi menunggu. Karena sekarang draf sudah masuk maka kami langsung jadwal pembahasannya,” imbuhnya.
Pihaknya berharap dukungan sekaligus masukan dari semua pihak agar pembahasan Raperda Perubahan RTRW segera selesai.
Sesuai jadwal, pembahasan Raperda Perubahan RTRW bersama tiga raperda lainnya akan dimulai 5-9 Oktober. Kemudian akan dilanjutkan pada 30 Oktober sampai 15 November 2023.
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) menuntut DPRD Sumenep segera bahas Raperda perubahan RTRW.
Sulaiman, koordinator aksi saat itu mengatakan, Raperda Perubahan RTRW sangat penting untuk melindungi lingkungan, sebab di Sumenep banyak pembangunan dan tambang galian C yang dinilai merusak lingkungan.
Raperda Perubahan RTRW dinilai akan memberikan kepastian pada maraknya reklamasi pantai, galian C ilegal, dan lahan produktif yang ditumbuhi bangunan.
“Tidak rampungnya pembahasan RTRW membuat keresahan terhadap rakyat yang mendapatkan dampak adanya pembangunan yang semena-mena” ujarnya saat melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Sumenep pada 17 Juli 2023.*
Komentar