SUMENEP, OKENEWS.ID – DPRD Sumenep menyoroti minimnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam distribusi bahan baku program Makan Bergizi Gratis yang masih didominasi pasokan luar daerah, Senin (13/4/2026)
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, H. Masdawi, mengungkapkan sejumlah kebutuhan utama program tersebut masih dipasok dari luar daerah.
Salah satu komoditas yang disorot adalah telur yang didatangkan dari Ngawi, Blitar, dan Tulungagung.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan potensi peternak dan petani lokal.
Ia menilai program MBG seharusnya dapat menjadi peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Selain itu, ia juga menyinggung adanya indikasi penguasaan rantai distribusi oleh pihak tertentu.
Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada kualitas barang dan ketidakstabilan harga di lapangan.
“Hal ini berpotensi merugikan pelaku usaha kecil di daerah,” kata Masdawi.
Masdawi menegaskan pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan bahan baku program tersebut.
Ia mendorong agar hasil produksi lokal lebih diutamakan sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dan regulasi terkait penyerapan hasil panen serta pengawasan harga.
Dengan mekanisme yang jelas, diharapkan tidak terjadi praktik harga yang merugikan petani maupun peternak.
“Selama ini belum ada sistem yang benar-benar mengatur distribusi hasil panen untuk kebutuhan MBG. Akibatnya, pasokan dari luar daerah masih mendominasi,” ujarnya.
Ia berharap program MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan sektor pertanian dan peternakan lokal. (*).
Comment