Pengamanan Pemilu 2024, Polres Tulungagung Terjunkan 7 Ribu Lebih Personel

Okenews, Tulungagung, Jumat 9 Februari 2024- Dalam rangka menjaga keamanan Pemilu 2024 di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, Polres Tulungagung telah menyiapkan total 7.731 personel yang terdiri dari anggota TNI-Polri dan PAM Swakarsa pemerintah daerah setempat.

Kapolres Tulungagung AKBP Teuku Arsya Khadafi mengatakan, bahwa pihaknya telah menyiapkan 7.731 personel kombinasi dari TNI, Polri, dan Linmas untuk menjaga keamanan dari 3.305 TPS.

“Kami telah menyiapkan 7.731 personel untuk pengamanan di 3.305 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024,” katanya, Jumat (9/2/2024).

Menurut AKBP Teuku Arsya, di Kabupaten Tulungagung terdapat 3.302 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diklasifikasikan sebagai aman, sementara 3 TPS dikategorikan sebagai rawan.

“Menurut AKBP Teuku Arsya, pernah terjadi perselisihan pada 3 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu sebelumnya, Pilkada, dan Pilkades. Oleh karena itu, pengamanan akan ditingkatkan pada TPS yang memiliki potensi kerawanan.”

AKBP Teuku Arsya juga menyarankan kepada warga, bahwa Pemilu pada dasarnya adalah acara demokrasi, acara masyarakat yang sebaiknya dijalankan dengan tepat dan dengan kebahagiaan.

Semua individu memiliki hak untuk melakukan pemilihan dan kebebasan berpendapat merupakan hak yang mereka miliki. Yang sangat penting adalah dalam kota Tulungagung harus tetap menjunjung tinggi suasana Guyub, yakni rukun dan harmonis.

Mengenai masalah money politik, AKBP Teuku Arsya dengan tegas menyatakan bahwa Polres Tulungagung bekerja sama dengan pihak terkait untuk terus melakukan pengawasan.

“Kita telah menyiapkan tim pengawasan dari anggota Polres Tulungagung untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan harapan masyarakat,” tandasnya.

Lanjut AKBP Teuku Arsya, kepolisian senantiasa melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam hal pengamanan logistik pemilu. Bahkan, pengawalan logistik akan dilakukan sesuai dengan instruksi KPU dan akan menempatkannya di tempat yang aman dari gangguan dan bencana alam.

“Kami selalu berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu,” pungkasnya. (RD)