SUMENEP-OKENEWS.ID . Rencana penerapan pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menghadapi sejumlah tantangan.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam, mengingatkan agar rencana digitalisasi Pilkades tidak dipaksakan sebelum seluruh aspek pendukung benar-benar siap.
Menurut dia, penerapan e-voting memang berpotensi mempercepat proses penghitungan suara, mengurangi risiko kerusakan surat suara, serta mempersempit peluang terjadinya praktik politik uang. Namun, manfaat tersebut tidak akan optimal apabila persoalan mendasar, terutama infrastruktur, belum terselesaikan.
“E-Voting sangat efektif untuk kecepatan rekapitulasi dan menekan politik uang serta surat suara rusak. Tapi efektivitas ini hanya terjadi jika infrastruktur siap. Di Sumenep, khususnya kepulauan, tantangan listrik dan jaringan internet masih menjadi PR,” ujar Hairul, Rabu (11/11/2026).
Selain infrastruktur, Hairul jug amenyikapii sistem pengawasan yang harus disiapkan secara menyeluruh. Menurutnya, penggunaan teknologi digital tidak otomatis menjamin proses pemilihan berlangsung transparan dan bebas dari persoalan.
“E-Voting bukan menghilangkan pengawasan, tapi mengubah polanya. Dari yang dulu mengawasi pencoblosan kertas, sekarang harus mengawasi sistem, server, dan audit trail digital,” jelasnya.
Sementara kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia Pilkades, hingga para saksi harus mendapatkan pembekalan teknis agar memahami mekanisme penggunaan sekaligus pengawasan sistem elektronik.
“Butuh perjalanan cukup panjang ini. Tanpa kesiapan sumber daya manusia, penerapan teknologi tersebut khawatir justru menimbulkan kecurigaan baru di tengah masyarakat,” tambahnya.
Hairul juga mendorong penguatan koordinasi antara DPRD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep. Sebab, persiapan Pilkades elektronik membutuhkan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Beberapa agenda yang perlu dituntaskan antara lain penyusunan regulasi teknis melalui peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup), sinkronisasi data pemilih bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta pelaksanaan uji coba di desa percontohan.
“Kami akan terus berkoordinasi untuk menekankan kesiapan agar ini berjalan mulus. DPMD tidak bisa jalan sendiri. Harus ada regulasi turunan yang jelas berupa Perbup dan perda tentang Pilkades E-Voting,” tegasnya.
Di sisi regulasi, Hairul mengungkapkan bahwa rancangan aturan yang sebelumnya diusulkan DPMD Sumenep belum berlanjut ke tahap pembahasan berikutnya.
Untuk sementara, pelaksanaan Pilkades masih mengacu pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.
Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Jadi untuk saat ini hanya sebatas drafting saja, belum dibahas lebih lanjut sambil menunggu Permendagri baru soal pemilihan e-voting seperti yang termaktub dalam Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009,” katanya.
Keberhasilan e-voting tidak semata-mata ditentukan oleh kecepatan penghitungan suara, melainkan juga kemampuan penyelenggara menjamin transparansi, keamanan, dan akuntabilitas seluruh proses pemilihan.
“Jangan sampai teknologi canggih tapi pengawasannya lemah. Kuncinya tetap di transparansi,” pungkasnya. (Aiz/Adi).







Comment