OKENEWS.ID, SUMENEP – Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kurang diminati oleh masyarakat sumenep. terbukti, hingga akhir Juli 2025, pendaftar baru hanya mencapai lima calon siswa, sehingga jauh dari target yang diharapkan.
Kondisi ini memantik kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep yang menilai strategi sosialisasi pemerintah masih lemah.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Samioeddin, menegaskan bahwa penyebaran informasi harus dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh langsung keluarga miskin sebagai sasaran utama. Menurutnya, promosi program ini tak cukup hanya dengan spanduk atau pengumuman formal.
“Jika sosialisasi hanya sebatas formalitas, program ini berisiko menjadi sekadar proyek seremonial tanpa dampak nyata. Perlu strategi yang matang dan menyentuh langsung masyarakat, bukan sekadar mengandalkan embel-embel gratis,” ujarnya, Selasa (12/08/2025).
Samioeddin menilai, iming-iming biaya gratis tidak otomatis menarik minat masyarakat, terlebih banyak pesantren yang sudah memberikan layanan serupa. Ia mendorong adanya konsep yang jelas dan aksi jemput bola untuk mengedukasi warga tentang manfaat jangka panjang pendidikan ini.
“Harus ada konsep yang jelas, plus upaya jemput bola agar keluarga sasaran benar-benar memahami manfaat jangka panjangnya,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Mustangin, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya mengisi kuota 50 calon siswa untuk jenjang SD dan SMP. Strategi yang ditempuh melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh desa hingga pendamping sosial.
“Kami sudah melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh desa dan pendamping sosial, untuk menjangkau keluarga miskin yang belum terdata atau sulit dijangkau petugas,” jelas Mustangin.
Mustangin memastikan, penyisiran calon siswa akan terus dilakukan hingga masa penjaringan berakhir. Jika kuota masih tidak terpenuhi, pemerintah daerah siap berkoordinasi dengan Satgas Sekolah Rakyat di kementerian.
“Jika kuota tetap tidak terpenuhi, kami akan melapor ke Satgas Sekolah Rakyat di kementerian untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” pungkasnya. (*)
Comment