OKENEWS.ID, SUMENEP – Pembahasan anggaran program wirausaha santri yang diusulkan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disparbudporapar) pada APBD tahun 2026, terhenti. Komisi IV DPRD Sumenep memutuskan untuk mempending anggaran sebesar Rp 1 milyar.
“Kami pending dulu anggaran itu, karena belum jelas outputnya apa kalau program itu dilaksanakan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, Selasa (12/08/2025).
Ia menjelaskan, setiap program yang dianggarkan menggunakan uang daerah, harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Tanpa ada kejelasan hasil, pihaknya memilih untuk menunda pembahasan lebih lanjut.
“Dinas terkait harus mampu menjelaskan secara rinci terkait sasaran, mekanisme, dan manfaat program wirausaha santri itu,” terangnya.
Ia mengaku hanya ingin memastikan setiap penggunaan anggaran publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Termasuk program wirausaha santri, harus mampu memberikan manfaat bagi para santri di Sumenep.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumenep, M. Iksan mengaku bahwa pembahasan belum selesai, sehingga belum bisa disimpulkan bahwa anggaran tersebut dipending.
“Mohon maaf. Ini kan belum selesai. Program ini apakah dipending, digeser, atau lanjut, terlalu dini kalau kemudian disimpulkan dipending. Kalau dipertanyakan iya,” katanya.
Menurutnya, Komisi IV memang sempat mempertanyakan seperti apa pelaksanaan program wirausaha santri tersebut. Pihaknya telah menjelaskan bahwa program itu telah dilaksanakan pada tahun 2025, 2024, bahkan tahun-tahun sebelummya.
Ia mengaku telah menjabarkan secara rinci dan detil program tersebut di hadapan Komisi IV DPRD Sumenep. “Kalau ditanya terkait hasil, ya memang masih harus dimaksimalkan agar manfaatnya lebih bisa dirasakan. Kami juga selalu mendorong peserta program wirausaha santri itu untuk lebih mandiri,” paparnya. (*)
Comment