SUMENEP-OKENEWS.ID. Pengelolaan kawasan tenurial nelayan di Kabupaten Sumenep dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Hal itu mengemuka dalam Diskusi Kebijakan yang digelar DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sumenep di C1 Hotel, Jumat (7/8/2026), yang mempersoalkan perlunya keberpihakan nyata terhadap nelayan tradisional.
Forum tersebut menghadirkan Anggota DPRD, Dinas Perikanan, Bappeda, akademisi, Ketua DPP KNTI, dan organisasi nelayan , berbagai persoalan disampaikan peserta, mulai dari terbatasnya akses ruang tangkap, lemahnya kepastian hak tenurial, hingga belum optimalnya keterlibatan nelayan dalam penyusunan kebijakan.
Ketua DPD KNTI Sumenep, Taufiq Afi, mengatakan banyaknya persoalan yang disampaikan nelayan menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam membangun tata kelola kelautan yang berpihak kepada masyarakat pesisir.
“Tugas saya sebagai ketua semakin berat saja,” ujar Taufiq di hadapan peserta diskusi.
Menurutnya, pernyataan tersebut mencerminkan tingginya harapan nelayan agar berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan tidak berhenti sebagai bahan diskusi, melainkan ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.
Dalam diskusi itu, peserta juga menekankan pentingnya penerapan model co-management, yaitu pengelolaan kawasan perikanan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara setara.
Model tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut sekaligus memperkuat keberlanjutan sumber daya perikanan.
KNTI Sumenep berharap pemerintah daerah bersama Dinas Perikanan tidak hanya hadir dalam forum dialog, tetapi juga menindaklanjuti berbagai masukan dengan program dan regulasi yang memberikan kepastian hak serta perlindungan bagi nelayan tradisional.
Tanpa langkah nyata, berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan nelayan dikhawatirkan akan terus berulang dan menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. (*).
Comment