Lewati ke konten
OKE NEWS, SUMENEP-Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, gencar melakukan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke masing-masing kecamatan baik daratan dan kepulauan.
Plt Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPPKAD Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah mengatakan, dalam kegiatan ini permintaan menyampaikan mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke Pemerintah Desa.
“Penyampaian ini sekaligus ingin mengetahui persoalan apa saja di tingkat desa utamanya kendala pembayaran PBB,” ujarnya, Kamis (20/07/2023).
Alhasil, kata Ferdiansyah, diketahui adanya keluhan warga mengenai jauhnya lokasi untuk membayar PBB. Sehingga BPPKAD mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi agen laki pandai.
“Kalau BUMDes berperan, maka pembayaran bisa dilakukan di desa. Apalagi kami sudah punya kanal pembayaran di Bank Jatim, Bank Mandiri dan Tokopedia. Bahkan, tahun ini bisa melalui QRIS,” bebernya.
Selama sosialisasi itu, kata Ferdiansyah, upacara mempersilahkan jika ada desa yang ingin mengajukan pemutakhiran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, sejatinya untuk pemutakhiran PTSL, saat ini memprioritaskan desa yang sama sekali belum memiliki data peta per bidang tanah.
“Hal itu bertujuan agar data yang tidak jelas SPPT ditagihkan kepada siapa, dengan adanya data pemutakhiran ini, nanti tagihannya jelas akan diberikan kepada siapa dan disampaikan kepada siapa,” terangnya.
Ferdiansyah mengungkapkan, segala upaya yang dilakukan dengan harapan pembayaran PBB di Kabupaten Sumenep mewujudkan guna menekan pajak terhutang. Dimana mulai 2002 hingga 31 Desember 2023 piutang tunggakan PBB mencapai Rp61.239.675.982,-.
“Harapan kami melalui sosialisasi ini salah satu indikatornya, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,” ungkapnya.
Ferdiansyah juga menuturkan, jika sosialisasi ke kecamatan-kecamatan telah berlangsung sejak pertengahan Juni 2023. Hanya tersisa Kecamatan Masalembu yang merupakan kecamatan kepulauan terjauh di Kabupaten Sumenep.
“Kami segera menjadwalkan sosialisasi pajak ke Kecamatan Masalembu,” pungkasnya*
Komentar