Lewati ke konten
Oke News, Sumenep, Senin, 17 September 2024– Kisruh tentang penggerebegan prostitusi di Desa Beluk Ares Kec. Ambunten Sumenep Jawa Timur yang menyeret beberapa Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Mucikarinya beberapa waktu lalu, terus menyisakan tanda tanya dikalangan masyarakat.
Mulai dari kapan akan ada razia lagi, hingga bagaimana respon Bupati Sumenep menghadapi cercaan warga mengenai tindakan operasi yang viral dikatakan melanggar hukum.
Selain melanggar hukum, metode razia yang dilakukan dinilai sebagai tamparan keras bagi Bupati Sumenep karena hak kendali atas Satpol-PP yang diambil alih oleh Ketua DPRD ini dianggapnya bukan apa-apa. Bukan masalah.
Sayangnya, ramai tentang fenomena ini, tak kunjung memperoleh respon dari Bupati Sumenep, khususnya mengenai hak memobilisasi kekuatan eksekutif yang diambil alih oleh Ketua DPRD.
Selain itu, di lingkungan DPRD sendiri juga tidak ada respon terkait perilaku Ketuanya yang oleh publik dinilai telah menyalahgunakan fungsi-fungsi DPRD, dari fungsi legislatif menjadi eksekutif.
Fenomena diamnya Bupati dan DPRD ini membuat jengkel aktivis Prodem (Prodemokrasi), Kurniadi.
Pria yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum ini menyatakan kekecewaannya terhadap kualitas sumberdaya pemerintahan di Sumenep. Mulai dari pejabat eksekutif maupun birokrasi.
Dikatakan Kurniadi, eksekutif dan legislatif dinilai sama-sama tidak memiliki kualitas yang cukup untuk menyelenggarakan pemerintahan karena tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat untuk memperoleh penjelasan terkait isu-isu krusial yang menyangkut martabat pemerintahan.
“Ini potret buruknya pemerintahan ya. Mulai dari Legislatif hingga Eksekutifnya sama-sama tidak memiliki kecerdasan etis dan intelektual”, Terang Kurniadi kepada wartawan melalui sambungan telpon selulernya (17/09).
Sementara itu, hingga berita ini tayang, Bupati Sumenep maupun unsur pimpinan di DPRD Sumenep, belum bisa dimintai keterangan oleh media. (Fandy/Red).
Komentar