Raja Hantu: Ketua DPRD Sumenep Eksploitasi PSK Untuk Kepentingan Politik Pribadi

Oke News, Sumenep, Jumat 13 September 2024- Kurniadi, SH, MH, yang dikenal dengan sebutan “Si Raja Hantu,” mengecam tindakan Ketua Sementara DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, terkait publikasi wajah pekerja seks komersial (PSK) dalam operasi penggerebekan di Kecamatan Ambunten. Langkah ini dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi terhadap martabat perempuan demi kepentingan politik.

Kurniadi menyebutkan bahwa menampilkan wajah-wajah PSK secara terbuka merupakan pelanggaran hak privasi yang serius. Ia memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi PSK dan keluarga mereka.

“Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap martabat manusia. Ekspos wajah PSK ke publik tanpa persetujuan mereka adalah tindakan yang merusak privasi dan kehidupan pribadi mereka,” tegas Kurniadi, Jumat (13/9/2024).

Kurniadi juga menyatakan, Zainal Arifin menggunakan peristiwa penggerebekan ini untuk kepentingan politik pribadi, dengan mengabaikan etika dan tanggung jawab moral sebagai pejabat publik.

“Ini lebih seperti eksploitasi untuk menarik perhatian publik ketimbang penegakan hukum yang benar. Penggunaan kekuasaan untuk tujuan politik dengan cara yang sadis dan tidak manusiawi adalah bentuk eksploitasi yang tidak bisa ditoleransi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kurniadi menyoroti bahwa penggerebekan PSK seharusnya menjadi tanggung jawab pihak eksekutif, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bukan legislatif. Ia menuduh Zainal Arifin melampaui kewenangannya dengan terlibat langsung dalam penggerebekan, yang seharusnya menjadi domain eksekutif.

“Ini menunjukkan pelanggaran wewenang legislatif, yang bisa merusak kredibilitas pemerintah daerah, termasuk menampar wajah bupati,” tambahnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Kurniadi berencana mengajukan pengaduan resmi kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumenep, DPP PDI Perjuangan, dan lembaga terkait lainnya untuk meminta tindakan tegas terhadap pelanggaran wewenang tersebut.

“Kami akan meminta penyelidikan atas penyalahgunaan kekuasaan ini, karena keadilan dan hak asasi manusia harus dilindungi, tidak boleh ada eksploitasi politik seperti ini,” pungkasnya. (Zen)